Minggu, 05 Juli 2020

Components for digital printing: Rollers, seamless belts

Please Wait...

Digital printing technologies: Inkjet, Solid Ink Jet, Electrophotography

The most common technologies in digital printing are: Inkjet-Printing, Electrophotography with toner, also called laser printing or LED-printing and Solid Ink Jet, a variant of inkjet printing with a waxy “ink”. By comprehensive material and manufacturing process development and intensive cooperation with OEMs, Böttcher has a broad material range for different requirements in

Electrophotography



Laser printing developer rollers must achieve a defined ink application on the photoconductor. Transfer rollers or seamless transfer-belts with defect-free surfaces allow highest quality in the transfer of the image on the media. Böttcher offers solutions for solid and liquid toner applications based on polyurethane, rubber or high perfor- mance-plastics, like polyimide. Naturally also in defined electrical conductive qualities.

Inkjet

Inkjet paper transport rollers for wide-format-inkjet have to enable an absolutely precise and stable paper transport to avoid for example streaks and skewed paper transport. Our contribution hereto are friction stable EPDM paper transport rollers for wide-format-inkjet-printers, even for printing widths of up to 8 meters.

Harmony in the system - Offset printing

How does the dampening roller react to alcohol-free fountain solutions? Which effects does a new ink have on inking rollers and blankets? Despite automation and digitization, there is still a demand for the traditional virtues of the printing trade. Thies applies to the offest printer and naturally also to the partner who is responsible for replacement and conumable materials in the pressroom.

Without question: Böttcher is in its element in offset printing. here we can prove our systematic approach. Printing rollers, rubber blankets and printing chemicals. Each product by itself satisfies the highest requirements. But when interacting in a system, they excel, achieving quality which is to be only obtained if all components are perfectly balanced and compatible.

In the field of offset printing, we define ourselves more as a service provider than a product supplier. Böttcher supplies balanced solutions and at the same time our own, comprehensive know-how. We give security to the printer on the press by providing him with a competent and reliable partner on the way to attaining his own goals.


Our solutions are the connecting element between machine, ink and paper. The mechanical characteristics of the roller are coupled and optimised with the complex chemical processes. Stability and homogeneity guarantee unchanging conditions for smooth and economical production.

Senin, 09 Maret 2020

Contoh Surat Keputusan Bendahara Pengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2020-Terbaru : Surat Keputusan Kepala Sekolah berisi tentang Keputusan atau kebijakan tertulis dari seorang pimpinan organisasi atau lembaga pendidikan sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dalam organisasi sekolah.

Seorang Bendahara adalah mereka yang diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan dalam organisasi atau lembaga pendidikan, dan mampu melaksanakan tugas sebagai bendahara sesuai dengan tugas pokok bendahara yaitu :
- Menerima
- Membayar
- Menyimpan
- Melaporkan

Sesuai dengan Permendikbud nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dalam lampiran disebutkan tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah di tingkat sekolah bahwa :


Pengelolaan dana BOS Reguler di Sekolah diatur dengan dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. dana BOS Reguler dikelola oleh Sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Sekolah;
  2. perencanaan mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah;
  3. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS Reguler;
  4. penggunaan dana BOS Reguler hanya untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan di Sekolah dan tidak ada intervensi atau pemotongan dari pihak manapun;
  5. penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan Satuan Pendidikan, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar Peserta Didik di Sekolah.
  6. pengelolaan dana BOS Reguler di Sekolah dilakukan oleh tim BOS Sekolah;
  7. tim BOS Sekolah ditetapkan oleh kepala Sekolah dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
    1. kepala Sekolah sebagai penanggung jawab;
    2. anggota terdiri dari:
      1. bendahara;
      2. 1 (satu) orang dari unsur guru;
      3. 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
      4. 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan;
  8. pengelola sekolah terbuka dengan penanggung jawab kepala sekolah induk sesuai dengan jenjangnya;
  9. tugas dan tanggung jawab tim BOS Sekolah sebagai berikut:
    1. mengisi dan memutakhirkan data Sekolah secara lengkap dan valid ke dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah;
    2. bertanggung jawab mutlak terhadap hasil isian data Sekolah yang masuk dalam Dapodik;
    3. menyusun RKAS mengacu pada prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan dana BOS Reguler;
    4. melakukan input RKAS pada sistem yang telah disediakan oleh Kementerian;
    5. memenuhi ketentuan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS Reguler;
    6. menyelenggarakan keadministrasian pertanggungjawaban penggunaan dana BOS Reguler secara lengkap, serta menyusun dan menyampaikan laporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    7. melakukan konfirmasi dana sudah diterima melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
    8. menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler melalui laman bos.kemdikbud.go.id;
    9. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana BOS Reguler yang diterima;
    10. bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola Sekolah, baik yang berasal dari dana BOS Reguler maupun dari sumber lain; dan
    11. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

Download  :   

Terkait dengan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler di SD/SMP, ataupun SMA, agar pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan dana BOS dapat berjalan dengan baik, tertib, dan akuntabel maka diperlukan orang yang di pandang cakap untuk di angkat sebagai Pengelola Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau Bendahara BOS yang di tuangkan dalam Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemegang Kas/Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler pada Sekolah. 

Untuk itu dalam postingan ini admin sengaja memberikan contoh format berupa Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Pemegang Kas atau Bendahara BOS Reguler yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pembuatan SK Kepala Sekolah untuk Bendahara  BOS Reguler.

Berikut Contoh SK Kepala Sekolah untuk Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler terbaru yang dapat kalian lihat di bawah ini.

CONTOH SK BENDAHARA BOS :


KOP SEKOLAH
==================================================================
       
         
SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH SD/SMP/ ................................................
Nomor: ......... / ............... /..........
    
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEMEGANG KAS / BENDAHARA
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) REGULER
PADA SEKOLAH ..............................................
TAHUN ANGGARAN .............
           
Menimbang   a.    bahwa dalam rangka mempercepat penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan untuk meningkatkan partisipasi pendidikan dipandang perlu memberikan bantuan langsung kepada sekolah dalam upaya membebaskan siswa/siswi miskin dari biaya pendidikan, agar dapat menamatkan pendidikan dasar, melalui program Bantuan operasional Sekolah (BOS);
                b.   Bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat penanggung jawab Pemegang Kas/ Bendahara Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahun Anggaran ............ yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala ....................... Kecamatan....................Kabupaten ...................

Mengingat    : 1.  Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2.    Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
3.      Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4.      Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5.      Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6.    Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8.      Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 910/106/SJ Tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang Diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

M E M U T U S K A N
Menetapkan :         
PERTAMA  :   Mengangkat pengelolaan keuangan sekolah/Bendahara BOS Tahun Anggaran 20...... dibawah ini
1.      Nama                                 :  ........................................   
2.      NIP                                     ........................................    
3.      Pangkat, Gol/ruang            ........................................   
4.      Tempat, Tanggal Lahir       ........................................   
5.      Jenis Kelamin                     ........................................    
6.      Pendidikan Terakhir           ........................................    
7.      Terhitung Mulai                 : 01 Januari  20  ................     

KEDUA   :   Penanggungjawab Pemegang Kas/Bendahara BOS sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini harus mempertanggungjawabkan hal-hal yang menyangkut segala kegiatan yang berada dibawah tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA   :     Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT  :    Keputusan ini  diberlakukan selama Tahun Anggaran 2020

   
Ditetapkan di     : ....................... 
Pada Tanggal     : .......................

Kepala Sekolah,    
           
           
 ..............................................    
 NIP.  ......................................
Tembusan Yth  :           
1.   Dinas Pendidikan Kabupaten  ------------------------
2.   Korwil Kecamatan  ------------------------
3.   Yang bersangkutan           
4.   Arsip
========================================================================

Link Download Contoh SK Bendahara Banuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler - Terbaru dapat di unduh dan klik tautan dibawah ini :

CONTOH SK BENDAHARA BOS REGULER TERBARU   ====  KLIK DISINI ====

Rabu, 15 Januari 2020


KEPEMIMPINAN VISIONER

A.    Pengertian Kepemimpinan Visioner
Pemimpin visioner adalah pemimpin yang mempunyai suatu pandangan visi misi yang jelas dalam organisasi, pemimpin visioner sangat cerdas dalam mengamati suatu kejadian di masa depan dan dapat menggambarkan visi misinya dengan jelas, dapat membangkitkan semangat para anggota denga memotivasi serta imajinasinya untuk membuat suatu organisasi lebih hidup, menggerakkan semua komponen yang ada dalam organisasi agar untuk perkembangan organisasi tersebut 

VISIONAR LEADERSHIP
Kepemimpinan Visioner (visionary leadership) adalah kemampuan pemimpin dalam mencipta, merumuskan, mengkomunikasikan, mensosialisasikan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan pemikira-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau sebagai hasil interaksi sosial antara anggota organisasi dan stakeholders yang diyakini sebagai cita-cita organisasi di masa depan yang dicapai melalui komitmen dari semua personil.

B.     Karakteristik Pemimpin Visioner
Kepemimpinan visioner memiliki cirri-ciri yang menggambarkan segala sikap dan perilaku yang menunjukkan kepemimpinannya dengan berorientasi pada pencapaian visi, mauh memandang kedepan dan terbiasa menghadapi segala tantangan dan resiko.

Ciri-Ciri Kepemimpinan Visioner adalah sebagai berikut :
1.      Berwawasan kedepan, pemimpin visioner mempunyai pandangan yang jelas terhadap suatu visi yang ingin di capai untuk perkembangan organisasi.
2.      Berani bertindak dalam meraih tujuan, penuh percaya diri, tidak peragu dan selalu siap menghadapi resiko.
3.      Mampu menggalang orang lain untuk kerja keras dan kerjasama dalam mencapai tujuan.
4.      Mampu merumuskan visi yang jelas, inspirasional dan menggugah, mengelola mimpi menjadi kenyataan.
5.      Mampu mengubah visi ke dalam aksi, dalam artian dapat merumuskan visi kedalam misinya yang selanjutnya dapat diserap anggota organisasi dan dapat menjadi bahan acuan dalam melangkahkedepan.
6.      Berpegang erat kepada nilai-nilai spiritual yang diyakininya.
7.      Membangun hubugnan (relationship) secara efektif, pemimpin visioner sangatlah andai dalam membangun hubungan antar anggota dalam memotivasi, member dorongan, membuat anggotanya lebih maju dan mandiri.
8.      Inovativ dan proaktif, dalam artian cara berfikir pemimpin visioner sangatlah kreatif, mengubah berfikir konvensional menjadi paradigm  baru dan selalu mengamati langkah langkah kedepan dan isu-isu terbaru tentang organisasi.

C.    Kemampuan pemimpinyang visioner
Kemampuan Khusus :
a.       Merumuskan dan menjual visi serta mengelola organisasi secara professional.
b.      Mendapatkan respek dan kepercayaan dari anggota kelompok untuk mer3ealisasikan visi yang ditetapkan.
c.       Memiliki integritas, kompetensi, konsistensi, loyal dan terbuka.
d.      Menstimuli motivasi karyawan untuk menghasilkan karya yang inovatif dan kreatif.
e.       Mengakomodir ego dan kepentingan individu serta kelompok demi merealisasikan visi organisasi.
f.       Memiliki perhatian kepada anggota dalam usaha membimbing, member nasehat dan penilaian kerja yang adil.
g.      Memiliki human skill terutama dalam usaha untuk memecahkan konflik antar anggota serta memiliki kemampuan oral persuasion
Kemampuan khusus pemimpin visioner, diantaranya  :
a.       Difficult Learning, mempunyai kemampuan dalam mengidentifikasi problem yang belum diketahui dan belum ada pemecahannya.
b.      Maximixing Energy, memaksimalkan energy dalam usaha untuk mengambil keputusan berkualitas melalui mindset yang sifatnya kompromistis.
c.       Resonant Simplicity, menggunakan logika sederhana yang menjadi keunggulan dalam sebuah persaingan.
d.      Multiple Focus, memiliki fokus pada kegiatan yang strategis maupun non strategis.
e.       Mastering Inner Sense memiliki prediksi tidak hanya berdasarkan logika dan rasio dari berbagai data tetapi juga memiliki intuisi dari inner sense yang menuntut kepada keputusan yang cepat dalam kondisi tertentu.

D.    Tahapan Penciptaan Visi Pemimpin Visioner

Pemimpin yang visioner mampu menciptakan visi yang jelas dan terarah melalui beberapa tahapan sebagai berikut :
1.   Trend Watching, memprediksi berbagai kemungkinan yang ada di masa depan melalui data-data dan juga inner sense yang dimiliki, sehingga dapat mendeteksi arah perubahan di masa dating dan juga berbagai peluang yang tersembunyi sekaligus meminimalkan resiko yang ada.
2.   Envisioning, perumusan visi berdasarkan pengamatan trend perubahan awal yang akan terjadi pada masa mendatang. Tahapan ini mampu menggambarkan pikiran yang melampaui ralitas saat ini, menciptakan gambaran yang kondisi yang belum pernah dan yang akan dicapai di masa mendatang.

Langkah-langkah menuju kepemimpinan visioner sebagai berikut :
1.  Ciptakan visi ke depan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan visi yang jelas, Imajinasikan mimpi apa yang ingin diterjemahkan dalam sebuah visi agar memberikan paradigm baru atau perubahan baru yang baik untuk masa depan.
2.  Merumuskan visi tersebut, apabila visi sudah dibuat diikuti dengan merumuskan visi tersebut bersama bawahan atau anggota. Rumuskan apa, bagaimana, siapa, mengapa, kenapa visi tersebut. Uraikan mulai dari mendefinisikan visi (apa) bagaimana cara menjalankan visi, siapa yang akan disasar, mengapa visi tersebut baik, dan kenapa harus dijalankan.
3.      Mentransformasikan visi, kemudian komunikasikan visi tersebut ke seluruh anggota dan tularkan kesemua elemen yang di tuju.
4.      Mengimplementasikan visi, mengubah visi menjadi aksi nyata. Penjabaran yang sudah dirumuskan diubah menjadi suatu aksi nyata menuju visi yang dibuat tadi.

E.     Kepemimpinan Visioner dan Reformasi Birokrasi

Di dalam era globalisasi terjadi interkoneksi pengaruh dari faktor-faktor politik, teknologi, budaya dan ekonomi. Hal itu difasilitasi oleh dominasi kemajuan peningkatan komunikasi dan teknologi sedemikian rupa sehingga menghasilkan : uncertainty, complexity dan competition (Silalahi, 2010).
Memperhatikan perkembangan globalisasi tersebut, maka kepemimpinan nasional harul mempunyai pandangan jauh kedepan atau mempunyai visi yang jelas, yang mampu menjangkau ketidak menentuan dalam lingkungan yang cepat berubah. Kepemimpinan nasional tersebut memerlukan suatu sistem manajemen nasional (sismennas) untuk menjalankan mekanisme siklus penyelenggaraan Negara dan dapat menggerakkan seluruh tatanan untuk mengantisipasi perubahan dan mendukung keberlangsungan kehidupan nasional.

Sismennas merupakan sistem manajemen pengembangan yang dilandasi kaidah manajemen universal di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilandasi tatanilai ideology dalam rangka mewujudkan tujuan nasional (Pokja Sismennas, 2010; Mustopadidjaya, 2004).

Fungsi |Sismennas adalah memandu penyelenggaraan pemerintah dan engendalian. Konsep Sismennas sesuai dengan sistem kepemimpinan nasional meliputi : struktur, substansi dan budaya. Kepemimpinan da dalam sismennas mengawal, melaksanakan proses dan  menghimpun usaha-usaha untuk mencapai kehematan (ekonomis), daya guna (efisien), dan hasil guna (efektif) sebesar mungkin dalam menggunakan sumber dana dan sumber daya nasional dalam rangka mewujudkan tujuan nasional (Pokja Sismennas, 2010).

a.      Mengawal Perubahan
Pagon et al, (2008_ menyatakan bahwa kepemimpinan membutuhkankompetensi individu (antecendent), kognitif (cognitive), fungsional (functional) dan sosial (personal nd social).
Kompetensi individu merupakan atribut melekat kepada diri seseorang pemimpin. Kompetensi individu misalnya. Pendidikan, memberikan pengaruh yang kuat kepada misalnyakompetensi kognitif.  Kompetensi kognitif memberikan landasan penguasaan pengetahuan umum, hokum, teori dan konsep.
Kompetensi fungsional merupakan penguasaan keterampilan untuk problem solving dalam kegiatan sehari-hari.
Kompetensi sosial merupakan kebutuhan untuk pembinaan hubungan dengan individu atau sosial. Seluruh dari kompetensi tersebut harus dipadukan dengankarakter organisasi antara lain visi, misi, value, dan tujuan. Perpaduan tersebut akan membawa perubahan  (change management)

Dari uraian diatas, kepemimpinan nasional bangsa Indonesia nampaknya menghadapi dua isyu yang juga menjadi tantangan bisnis global, yakni cross-cultural management dan chane management.

b.      Reformasi Birokrasi
Kepemimpinan nasional harus dapat berfingsi mengawal proses pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dirasakan oleh warga bangsa di seluruh nusantara. Konsepsi membutuhkan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, berkemampuan iptek dan seni yang dilandasi nilai-nilai ideology bangsa serta dapat berinteraksi dengan komponen bangsa lainnya dalam hidup bersama yang bermanfaat.
Kepemimpinan nasional harus dapat mengawal strategi implementasi reformasi birokrasi (PURB, 2008) yakni (i) membangun kepercayaan masyarakan, (ii) membangun komitmen dan partisipasi, (iii) mengubah pola piker budaya dan nilai-nilai kerja dan (iv) memastikan keberlangsungan berjalannya sistem dan mengantisipasi terjadinya perubahan.

Strategi implementasi reformasi birokrasi bukan hal teknis semata, tetapi membutuhkan kemampuan kepemimpinan extraordinary untuk menjalankannya pada tantanan Sismennas.

Dari uraian diatas timbul pertanyaan bagaimanakah memastikan keadaan kepemimpinan nasional yang visioner untuk menjalankan reformasi birokrasi. Berikut diskripsikan 3 masalah pokok :
1.    Kualitas kepemimpinan belum memadai. Para pemimpin pusat atau daerah sebagian masih belum memahami aspek-aspek kepemimpinan untuk menjalankan Sismennas. Faktanya masih banyak para pemimpin nasional yang berbeda didaerah lebih berorientasi daerahnya masing-masing.
2.      Reformasi birokrasi belum seluruhnya diterapkan dan masih sedang berjalan. Sekalipun panduan reformasi telah ditetapkan (melakui RPMN 2010-2014, PURB, 2008, dan Pedoman Pengajuan Dokumen usulan Reformasi Birokrasi, namun belum banyak kementrian lembaga dan pemerintah daerah yang berpartisipasi.
3.    Penegakan hokum belum efektif. Sejauh ini instrument peraturan penegakan hokum untuk pembinaan SDM sudah ada, baik menyangkut disiplin, pidana, perdata, atau korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Namun demikian implementasi secara sungguh-sungguh belum konsisten pada seluruh instansi.

Berjalannya reformasi birokrasi sesungguhnya merupakan upaya dan momentum penting penegakan hokum, karena reformasi birokrasi dapat menjadi tolok ukur untuk membangun komitmen perubahan kepada setiap pimpinan dan seluruh anak buahnya.
Upaya pemecahan masalah terhadap berbagai persoalan di atas diuraikan sebagai berikut : Pertama , peningkatan kualitas kepemimpinan. Kedua, Percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi. Ketiga : Penegakan hokum reformasi birokrasi



Artikel tentang Kepemimpinan Visioner -pdf.   (  KLIK DISINI )